AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Seiring dengan era kemajuan pembangunan di segala bidang, banyak menyisakan bencana kerusakan lingkungan yang mencengangkan di bumi pertiwi ini. Seperti halnya dengan polusi dan kerusakan lingkungan di perkotaan dan pedesaan saat ini. Banjir, tanah longsor, erosi, pencemaran air, udara, dan berbagai kerusakan lainnya merupakan satu mata rantai yang dapat meruntuhkan keberlangsungan kehidupan manusia seutuhnya. Perubahan iklim lingkungan tersebut sangat terkait dengan menipisnya kesadaran dan kepedulian terhadap dampak negatif aktifitas manusia dan pembangunan yang semakin meningkat.

Akibatnya, meski telah dilakukan pola penanganan dampak dengan program AMDAL itu hanya sebatas pada dimensi prosedural belaka. Tidak adanya keseriusan secara utuh bahwa institusi Negara maupun swasta yang menyelenggarakan pembangunan fisik seharusnya sadar dan penuh tanggung jawab terhadap konsekuensi logis akibat dari keberlanjutan aktifitas ekonomi tersebut. Kondisi ini akan menjadi permasalahan serius bagi perwujudan keberhasilan penanganan dampak lingkungan kalau terus dibiarkan.
Indikator dari kondisi tersebut berawal dari kurang jelasnya konsep dan sinergisitas antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan swasta sebagai media pelaksana proyek dalam merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan. Di lain hal faktor keikutsertaan seluruh stakeholder dalam proses penanganan dampak negatif maupun positif penyelenggaraan pembangunan tumpuan utamanya adalah masyarakat. Karena wujud dari tujuan pembangunan itu sendiri semata-mata demi kepentingan masyarakat luas.

Selama ini, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering dikesampingkan. Imbasnya berujung pada penanganan dampak lingkungan dari sebuah pembangunan infrastruktur, supra struktur. Dimana kepercayaan tingkat elit pemerintah hanya melibatkan kaum pemodal (swasta) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasannya yang kurang efektif dan tidak efisien. Artinya kesatuan hidup masyarakat dan lingkungannya seharusnya menjadi bagian terpenting subjek dari orientasi pembangunan sama sekali tidak mendapat posisi yang jelas.

Alhasil, dualisme tujuan antara pembangunan yang berwawasan manusia serta lingkungan hidupnya dan pembangunan yang berorientasi fisik dan ekonomi pasar. Ini menyebabkan realisasi penerapan AMDAL pada proyek pembangunan bersifat setengah hati dan tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan. Realitas sosial saat ini, banyaknya program AMDAL pemerintah melalui instansi-instansinya di seluruh Indonesia terkesan tidak sinergis dan koordinatif dengan kondisi riil di lapangan. Apalagi saat ini pemerintah menerbitkan 9.000 dokumen mengenai analisis dampak lingkungan yang mungkin masih dipertanyakan tentang dokumen-dokumen itu, apakah muncul dari hasil identifkasi, observasi maupun elaborasi yang kritis. Malahan makin diragukan tahap implementasinya bisa terealisasi dengan baik. Bias permasalahan mengenai arti dampak sosial pembangunan dapat memperparah kesatuan manusia dan lingkungan hidup sekitarnya. Artinya pembangunan keberlanjutan jangan sampai menistakan dampak sosial, kesehatan, dampak positif, dampak negatif yang secara fisik dan naluriah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan alam Nusantara.

Berdasarkan asas manfaatnya, sejatinya AMDAL bukanlah dijadikan buku resep (cook-book) yang dapat digunakan begitu saja secara tidak kritis. Cara penggunaan AMDAL secara prinsip sangat berbeda untuk jenis proyek dan lingkungan yang berbeda-beda pula. AMDAL harus disesuaikan dengan jenis proyek pembangunan dan lingkungan yang telah ditelaah, karena jelas tidak ada dua proyek pembangunan dan lingkungan yang mempunyai sifat yang sama. Misalnya tidak ada dua bangunan gedung atau dua ruang bangunan rumah yang mempunyai sifat yang sama. Demikian pula tidak ada dua lingkungan yang identik sama. Masalah lingkungan bendungan di Jakarta juga dan pasti akan berbeda dari masalah lingkungan bendungan di Surabaya atau NTB. Bahkan dua bendungan yang di sungai yang sama, misalnya Bengawan Solo atau di kali Code mempunyai masalah lingkungan yang sangat terbatas.

Identifikasi dan Evaluasi dampak lingkungan yang hanya bersifat tidak kritis dan cenderung subjektif membuat masalah lebih kompleks, oleh karena itu pelaksanaan AMDAL haruslah dilakukan secara kritis, baik menggunakan ilmu pengetahuan yang bersifat objektif maupun dengan pertimbangan yang bersifat subjektif kritis namun harus dilakukan secara rasional.
Semoga usaha penanggulangan serta penanganan kerusakan lingkungan adalah babak baru peningkatan kualitas hidup alam bagi pembangunan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

Pembangunan sektor riil, termasuk pertambangan dan penggalian diharapkan berdampak positif yaitu dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktifitas ekonomi, dan dapat menjadi asset pembangunan nasional maupun daerah. Kenyataan yang dapat dilihat selama puluhan tahun praktek bisnis dan industri korporasi di Indonesia menunjukkan dampak yang muncul seringkali justru memarjinalkan masyarakat sekitar. Kehadiran perusahaan multinasioanal seperti PT. Freeport Indonesia (PTFI) diakui bermanfaat karena Indonesia membutuhkan tenaga ahli di bidang teknologi pertambangan dan penggalian agar kekayaan alam bisa dieksploitasi. Tujuan eksploitasi ini tentunya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun kehadiran perusahaan multinasional sering memunculkan kontroversi. Kontroversi tersebut beragam, mulai dari persoalan lingkungan hidup, hingga persoalan pembagian hasil yang dianggap merugikan negara.

Eksploitasi bumi Papua khususnya untuk tembaga dan emas selama 40 tahun menunjukkan ketidak-seimbangan antara Yang dan Yin. Manusia dan alam seperti dua entitas yang terpisah. Ekploitasi besar-besaran yang dilakukan telah mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan penambang, namun di sisi lain telah menimbulkan kerusakan alam yang tidak kecil dan merugikan masyarakat sekitar.

Sebagai laporan, PTFI tidak mengikutkan laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Selama ini lebih banyak terdengar komentar mengenai dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi Papua akibat kegiatan penambangan yang dilaksanakan.

Widianto (2006) menyatakan bahwa bahwa PTFI gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan. Sekitar 1.3 milyar ton limbah tailing dan 3,6 ton limbah baru dibuang begitu saja ke lingkungan. Tailing adalah sisa batu alam yang digiling halus hasil pengolahan bijih mineral. PTFI menggunakan proses pengapungan (flotasi), yang merupakan pemisahan secara fisik mineral yang mengandung tembaga dan emas dari batuan bijih. Limbah tersebut telah mencemari Sungai Ajkwa dan menyebabkan jebolnya Danau Wanagon hingga terkontaminasinya ratusan ribu hektar daratan dan lautan Arafura.

Dampak yang diakibatkan PTFI terhadap wilayah sekitar penambangan cukup memprihatinkan. Menurut Reza (2006), kerusakan lingkungan secara fisik yang terjadi di Papua antara lain berupa sungai-sungai yang menjadi aliran pembuangan limbah perusahaan telah tercemar zat-zat beracun, tanah sekitar 230 kilometer persegi rusak, dan pengundulan hutan di daerah sekitar penambangan semakin meluas. Hal-hal tersebut tentunya menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2002 tentang pencemaran lingkungan hidup.

PTFI merasa bahwa pengelolaan limbahnya sudah baik. Perusahaan berkeras bahwa pembuangan tailing sisa penambangan ke sungai Aghwagon-Otonoma-Ajkwa merupakan pilihan terbaik, dengan mempertimbangkan  keadaan geoteknik, topografi, iklim, seismolog, dan mutu air yang ada. Dikemukakan bahwa tailing yang dibuang tidak beracun karena dalam memproses biji mineral tidak menggunakan sianida dan merkuri. Di sisi yang berbeda, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) pada tahun 2001 menilai cara pembuangan tailing tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai yang melarang pembuangan limbah padat atau cair ke dalam atau di sekitar sungai. Tailing PTFI juga dinyatakan tidak memenuhi baku mutu limbah cair yang mensyaratkan total suspended solution (TSS) atau limbah tidak terlarut sebesar 400 ppm sementara TSS tailing PTFI mencapai 4.000 ppm (Wiguna, 2006).

Belum lagi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan itu sendiri yang menyisakan lubang-lubang besar. Lubang-lubang tersebut harus direklamasi kembali. Tidak sedikit waktu yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan tersebut agar kembali seperti semula.

(dari berbagai sumber)