soal pengantar audit

Untuk mahasiswa kelas 11.6B, 6C, 6D

Berikut ini disajikan data yang terdapat di Pemko Batam yaitu SKPD A yang mulai ada kegiatan pada tanggal 1 Januari 2013. SKPD A dibentuk pada akhir tahun 2012 dan menempati sebidang tanah dan bangunan yang didalamnya telah diisi dengan peralatan dan mesin yang lengkap. Menurut dokumen pembelian, harga perolehan tanah sebesar Rp 1.000.000.000,- bangunan Rp. 2.000.000.000,00 serta peralatan dan mesin Rp300.000.000,00.

Selanjutnya dalam Tahun 2013 telah terjadi transaksi sebagai berikut :

  1. Bendahara pengeluaran menerima SP2D Uang Persediaan(UP) sebesar Rp 5.000.000,-
  2. Surat Ketetapan Retribusi yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 150.000.000,-
  3. Setoran retribusi yg sudah di-SKP-kan sebesar Rp.120.000.000,- telah disetorkan langsung ke KasDa
  4. SKPD A menerima pendapatan retribusi yg tdk diterbitkan Surat Ketetapan retribusi sebesar Rp 80.000.000,-
  5. Bendahara Penerimaan menyetorkan uang ke Kasda Rp 80.000.000,00
  6. Dibayar gaji dan tunjangan Rp.20.500.000.00 dengan LS
  7. SKPD A membeli Alat Tulis Kantor senilai Rp 800.000,00 dan dibayar dengan UP
  8. SKPD A membeli obat-obatan senilai Rp 13.000.000,00 dan dibayar dengan SP2D LS
  9. SKPD A membeli mobil ambulan yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk keperluan darurat senilai Rp 275.000.000 (abaikan pajak) menggunakan SP2D-LS
  10. Realisasi belanja barang dan jasa untuk ATK yang dibayar secara LS sebesar Rp 20.000. 000 berdasar-kan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa
  11. Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa UP Rp 4.200.000,00

Tugas tanggal 10 Mei 2015, silakan download ….Soal Balaraja

  1. Jelaskan perbedaan antara pajak, retribusi, dan sumbangan!
  2. Jelaskan macam-macam sistem pemungutan pajak!
  3. Jelaskan yang dimaksud dengan biaya jabatan dan perhitungannya!
  4. Seorang WP memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp.310.000.000. Hitunglah besarnya PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut!
  5. Bondan bekerja di PT. Samudera Indonesia dengan memperoleh gaji 7.300.000/bulan. Ia juga menerima tunjangan berupa: tunjangan jabatan Rp.2.000.000, transport Rp.560.000, tunjangan kesehatan keluarga Rp.200.000/jiwa. Selain itu ia juga membayar sendiri iuran Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar 2% dari gaji pokok. Bondan telah menikah dan memiliki 2 anak dan harus menanggung kedua mertuanya. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotong bila Bondan tidak memiliki NPWP!

….Selamat mengerjakan….

Naskah UU no 42 tahun 2009 tentang PPN

https://www.dropbox.com/s/q263qw88oeir8xe/SDSN-UU-PPN.pdf?dl=0

Slide PPN…. PPN

Soal latihan PPN…. Soal 2

  1. Jelaskan yang dimaksud dengan PPN!
  2. Jelaskan yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP)!
  3. Sebutkan macam-macam tarif PPN!
  4. Sebutkan macam-macam nilai yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN!
  5. PT Merbabu merupakan produsen sepatu dan asesoris lain dari bahan kulit. yang berlokasi di Bekasi. Perusahaan menjual produknya sendiri telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2010 Selama bulan Mei 2014, melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut: (nilai transaksi adalah sebelum pajak kecuali disebutkan, jumlah pembayaran ditambahkan nilai PPN)
No Tanggal Transaksi
1. 1 Mei Perusahaan mengeskpor hasil produknya sebesar $50.000 USD. Kurs yang berlaku saat transaksi tersebut adalah Rp 52.100.
2. 3 Mei Membayar pelunasan pembelian yang dilakukan pada bulan 5 Maret sebesar Rp 50.000.000. Nilai total pembelian pada 5 Maret sebesar Rp 150.000.000. Faktur pajak telah diterima bulan Maret.
3. 9 Mei Perusahaan mengimport bahan baku senilai 50.000USD. Freight dan insurance sebesar 10% dari nilai import. Bea masuk 10% dari CIF. Kurs KMK yang berlaku Rp 15.000 sedangkan kurs tengah BI yang berlaku pada tanggal tersebut Rp 15.200
4. 10 Mei Menyerahkan barang senilai Rp 150.000.000 dengan pembayaran kredit, pelunasan dilakukan 50% satu bulan yang akan datang dan sisanya bulan berikutnya. Perusahaan telah membuat faktur saat pengiriman barang.
5. 15 Mei Dalam rangka ulang tahun memberikan sepatu kepada murid SD terpencil secara cuma-Cuma dengan nilai jual sepatu sebesar Rp 150.000.000. Laba kotor atas sepatu ini adalah 25% dari harga pokoknya. Faktur pajak dibuat pada saat pengiriman barang.
6. 16 Mei Membayar tagihan listrik dan telpon masing-masing Rp 15.200.000 dan Rp 5.500.000 termasuk PPN dalam kwitansi pembayaran.
7. 18 Mei Melakukan penyerahan barang sebesar Rp 550.000.000. Atas penyerahan ini langsung dibayar secara tunai.
8. 20 Mei Menjual 5 unit mesin pabrik yang sudah tidak terpakai senilai Rp 55.000.000. Atas penyerahan ini langsung dibuatkan faktur pajak.
9. 25 Mei Membeli bahan baku secara tunai sebesar Rp 50.000.000 dari PT. Mawar. Faktur pajak diterima bersamaan dengan dokumen bukti pembayaran.
10. 30 Mei Melakukan pembangunan satu buah gudang. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut selama bulan Mei adalah, bahan baku Rp 560.000.000 dan biaya upah sebesar Rp 50.000.000. Atas pembelian bahan baku perusahaan menerima faktur pajak masukan.

Asumsi:

  • Seluruh transaksi pembelian BKP / perolehan JKP dilakukan perusahaan dengan PKP lainnya.
  • Nilai transaksi belum termasuk PPN kecuali bila disebutkan.

Diminta :

  1. Tentukan Dasar Pengenaan Perhitungan Pajak PPN!
  2. Tentukan besarnya PPN!

Kedudukan auditing

Penjelasan:

  • Akuntansi dan auditing merupakan ilmu yang saling terkait, namun akuntansi lebih menekankan pada konstruktifnya, sedangkan auditing menekankan pada segi analitis. Akuntansi adalah suatu proses menghasilkan data dan informasi dalam bentuk financial statement. Sedangkan auditing adalah suatu proses mengevaluasi informasi dan menghasilkan kesimpulan (opini/rekomendasi) yang membandingkan antara fakta dan kriteria.

Baca entri selengkapnya »

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

INDONESIA MENUJU INTERNATIONAL FINANCIAL

REPORTING STANDARDS

  1. PENDAHULUAN

Standar akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh (full adoption) standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi). Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah

dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun proses harmonisasi ini memiliki hambatan antaralain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Teknologi informasi yang berkembang pesat membuat informasi menjadi tersedia di seluruh dunia. Pesatnya teknologi informasi ini merupakan akses bagi banyak investor untuk memasuki pasar modal di seluruh dunia, yang tidak terhalangi oleh batasan negara, misalnya: Investor dari Belanda bisa dengan mudah berinvestasi di Jepang, Amerika, Singapore, atau bahkan Indonesia. Kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi apabila perusahaan-perusahaan masih memakai prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Amerika memakai FASB dan US GAAP, Indonesia memakai PSAK-nya IAI, uni eropa memakai IAS dan IASB. Hal tersebut melatarbelakangi perlunya adopsi IFRS saat ini.

Baca entri selengkapnya »

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa auditor pemerintah berwenang atas pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/lnspektorat untuk kepentingan  Menteri/ Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/lnspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk kepentingan Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca entri selengkapnya »

Pekerjaan audit adalah suatu profesi, auditor yang bekerja di sektor pemerintah tidak terlepas dari tuntutan ketaatan terhadap aturan perilaku profesi serta pada standar-standar audit yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga bagaimana seharusnya perilaku seorang auditor pemerintah serta apa saja yang harus dilakukan agar hasil pekerjaanya memenuhi standar mutu yang harus dicapai, perlu diketahui oleh setiap mereka yang melaksanakan tugas sebagai auditor pemerintah. Auditor Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dalam menjalankan tugas audit harus perpedoman pada kode etik dan standar audit yang berlaku di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Baca entri selengkapnya »

Para pengguna laporan keuangan umumnya berusaha untuk mencari informasi tentang keterandalan dari laporan keuangan perusahaan. Cara yang paling banyak dipakai adalah dengan mengharuskan perusahaan untuk melakukan audit yang dilakukan oleh pihak independen agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance) (Amani dan Sulardi, 2005).
Baca entri selengkapnya »

Silakan download materi dibawah ini (bila diperlukan)….

Model Manajemen Kontemporer

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.