Sebagai salah satu sektor industri utama dalam tatanan ekonomi global, industri pertambangan dalam banyak kasus memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosio-ekonomi negara maju dan berkembang. Sektor industri ini berdampak sangat signifikan dalam arti positif maupun negatif. Tanpa menafikan dampak positifnya, dampak negatif dalam ranah sosial, lingkungan, politik dan budaya yang ditimbulkan sektor industri ini sangat luar biasa. Dampak negatif tersebut cenderung membesar di negara-negara berkembang atau di negara-negara yang menghadapi kendala ketidakefektifan sistem pemerintahan, ketiadaan regulasi (dan perundangan) yang memadai serta tingginya gejolak sosial-politik. Kondisi di atas akan menjadi situasi buah simalakama bagi perusahaan pertambangan yang berupaya memperbaiki kinerja sosial, ekonomi dan lingkungan mereka. Upaya-upaya perbaikan kinerja multiaspek serta strategi pemenuhan tuntutan yang absah dari para pemangku kepentingan akan menjadi tantangan yang sangat berat untuk bisa diwujudkan oleh perusahaan pertambangan di dalam atmosfer sosial, politik, budaya dan hukum yang tidak mendukung (Yakovleva, 2005).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 67, “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup”. Pasal 68, “setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib : (a) memberikan informasi yang tekait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, (b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan (c) mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan / atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatannya wajib untuk menjaga dan memelihara kelangsungan lingkungan hidup.

Kasus kerusakan lingkungan di lokasi penambangan timah inkonvensional di pantai Pulau Bangka-Belitung dan tidak dapat ditentukan siapakah pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena kegiatan penambangan dilakukan oleh penambangan rakyat tak berizin yang mengejar setoran pada PT. Timah. Tbk. Sebagai akibat penambangan inkonvensional tersebut terjadi pencemaran air permukaan laut dan perairan umum, lahan menjadi tandus, terjadi abrasi pantai, dan kerusakan laut (Ambadar, 2008).

Contoh lain adalah konflik antara PT Freeport Indonesia dengan rakyat Papua. Penggunaan lahan tanah adat, perusakan dan penghancuran lingkungan hidup, penghancuran perekonomian, dan pengikaran eksistensi penduduk Amungme merupakan kenyataan pahit yang harus diteima rakyat Papua akibat keberadaan operasi penambangan PT. Freeport Indonesia. Bencana kerusakan lingkungan hidup dan komunitas lain yang ditimbulkan adalah jebolnya Danau Wanagon hingga tiga kali (20 Juni 1998; 20-21 Maret 2000; 4 Mei 2000) akibat pembuangan limbah yang sangat besar kapasitasnya dan tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan (Rudito dan Famiola, 2007).

Namun, ada juga industri pertambangan yang menjalankan kegiatannya dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitarnya. Misal PT Kaltim Prima Coal menunjukkan citranya sebagai perusahaan yang peduli terhadap komunitas sekitarnya melalui kesuksesannya dalam menjalankan program baik di bidang lingkungan, ekonomi, maupun sosial sehingga menerima penghargaan sebagai The Most Outstanding Recognition Awards dalam CSR Awards 2005 yang diselenggarakan oleh Surindo bekerjasama dengan Corporate Forum For Community Development (CFD) oleh majalah SWA dan Mark Plus (Anatan, 2006).

Dalam perkembangan saat ini, ternyata tanggung jawab perusahaan tidak hanya terletak pada pencarian laba yang sebesar-besarnya. Perusahaan juga harus bertanggung jawab secara moral kepada stakeholder lainnya selain pemegang saham. Tanggung jawab moral tersebut lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Konsep triple bottom line yang digagas oleh John Elkington semakin masuk ke dalam mainstream para pemimpin perusahaan (Suharto,2007).

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial (Kartini, 2009).

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan telah dijelaskan dan diwajibkan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”, dan ayat 3 yaitu “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berarti pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari.

Memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Praktek CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi jangka panjang, karena dengan melakukan praktek CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapatkan tempat “di hati” dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan (Suharto,2007).

Merujuk pada Saidi dan Abidin (2004), sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, antara lain: keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain, dan mendukung atau bergabung dengan konsorsium. Corporate social responsibility sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan (Rakiemah dan Agustia, 2008).

Berarti dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan akan menimbulkan dampak-dampak sosial bagi sekitarnya tertutama lingkungan hidup. Isu mengenai kerusakan lingkungan adalah hal yang paling sering muncul dalam permasalahan ini. Terutama adalah kegiatan dari industri pertambangan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kegiatan utama dari indutri pertambangan adalah pengeksplorasian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dampak dari kegiatan ini jelas sekali akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit. Diperlukan waktu ratusan tahun untuk mengembalikan kondisi tersebut seperti semula.